Rodrigo Duterte, sering disebut sebagai “Digong”, menjadi sosok yang tak terlupakan dalam sejarah politik Filipina. Sebagai presiden ke-16, Duterte memimpin negara itu dari 2016 hingga 2022 dengan gaya kepemimpinan yang tegas dan kontroversial. Banyak orang mengaguminya karena pendekatannya yang langsung terhadap masalah seperti narkoba. Namun, kebijakannya juga menuai kritik tajam dari dunia internasional. Artikel ini akan membahas perjalanan hidup Duterte secara mendalam, mulai dari awal karir hingga perkembangan terbaru pada 2026.
Biografi Awal Rodrigo Duterte
Rodrigo Roa Duterte lahir pada 28 Maret 1945 di Maasin, Leyte Selatan, Filipina. Ayahnya, Vicente Duterte, adalah seorang pengacara dan politisi yang pernah menjabat sebagai gubernur provinsi Davao. Sementara ibunya, Soledad Roa Duterte, aktif sebagai guru dan aktivis masyarakat. Keluarga Duterte memiliki ikatan kuat dengan klan-kaln berpengaruh di wilayah selatan Filipina. Hal ini membentuk fondasi politik Duterte sejak dini.
Keluarga dan Pendidikan
Duterte tumbuh dalam lingkungan yang penuh pengaruh politik. Ia memiliki tiga anak dari pernikahan pertamanya dengan Elizabeth Zimmerman, seorang mantan pramugari keturunan Jerman-Amerika. Salah satu anaknya, Sara Duterte, kini menjabat sebagai Wakil Presiden Filipina. Namun, Sara menghadapi tantangan besar. Pada Februari 2026, kelompok-kelompok yang dipimpin gereja mengajukan pengaduan pemakzulan ketiga terhadapnya di Dewan Perwakilan. Pengaduan ini disampaikan ke kantor Ketua Dewan, menandai eskalasi ketegangan politik di Filipina.
Pendidikan Duterte dimulai di sekolah lokal. Ia meraih gelar sarjana ilmu politik dari Lyceum of the Philippines University pada 1968. Kemudian, ia lulus dari sekolah hukum San Beda College pada 1972. Pengalaman ini membekalinya dengan pengetahuan hukum yang kelak menjadi dasar karirnya.
Karir Awal di Hukum dan Politik
Setelah lulus, Duterte bergabung dengan kantor kejaksaan Davao City pada 1977. Ia naik jabatan hingga menjadi wakil walikota pada 1986. Pada 1988, Duterte terpilih sebagai walikota Davao untuk pertama kalinya. Selama tujuh periode, ia memimpin kota itu dengan tangan besi. Duterte dikenal karena kebijakan anti-kriminalitas yang ketat, termasuk dugaan keterlibatan dengan “Davao Death Squad”.
Menurut saya, pendekatan Duterte ini mencerminkan keinginan kuat untuk membersihkan kota dari elemen kriminal. Namun, pakar hak asasi manusia seperti dari Human Rights Watch sering mengkritiknya sebagai pelanggaran hak dasar. Pendapat ini sejalan dengan laporan internasional yang menyoroti eksekusi di luar hukum.
Masa Jabatan sebagai Walikota Davao
Davao City berubah drastis di bawah kepemimpinan Duterte. Ia menerapkan aturan ketat seperti larangan merokok di tempat umum dan batas kecepatan kendaraan. Ekonomi kota tumbuh pesat, membuat Davao menjadi salah satu kota teraman di Filipina. Namun, di balik itu, tuduhan pembunuhan ekstrayudisial mencuat.
Selain itu, Duterte juga menjabat sebagai anggota kongres dari distrik pertama Davao. Pengalaman ini memperluas jaringannya di tingkat nasional. Pada 2015, ia mengumumkan pencalonan presiden, meski sempat ragu. Kampanyenya menekankan perang melawan narkoba, korupsi, dan kemiskinan.
Kampanye dan Pemilihan Presiden 2016
Kampanye Duterte penuh warna. Ia berjanji menghabisi penjahat dalam enam bulan. Gaya bicaranya yang blak-blakan menarik pemilih yang lelah dengan politik konvensional. Pada Mei 2016, Duterte menang telak, menjadi presiden pertama dari Mindanao.
Di sisi lain, kritik datang dari media internasional. BBC menyebutnya sebagai pemimpin provokatif tapi populer. Menurut pakar politik dari Britannica, kemenangan Duterte menandai pergeseran ke arah kepemimpinan otoriter di Asia Tenggara.
Kebijakan Utama selama Masa Jabatan
Sebagai presiden, Duterte fokus pada isu domestik dan luar negeri. Kebijakannya sering kontroversial, tapi mendulang dukungan domestik tinggi.
Perang Melawan Narkoba
Kebijakan andalan Duterte adalah “perang melawan narkoba”. Ia mendorong polisi membunuh tersangka tanpa pengadilan. Hasilnya, ribuan orang tewas, termasuk korban tak bersalah. Human Rights Watch melaporkan lebih dari 12.000 korban hingga 2018.
Opini saya: Meski tujuannya baik, metode ini melanggar prinsip keadilan. Pakar seperti dari ICC setuju, menyebutnya sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hubungan Luar Negeri
Duterte mengubah arah diplomasi Filipina. Ia mendekatkan diri ke China dan Rusia, sambil menjauh dari AS. Kunjungan ke China pada 2016 menghasilkan kesepakatan ekonomi, tapi memicu kritik atas isu Laut China Selatan. Selain itu, ia mengancam keluar dari PBB karena kritik terhadap kebijakan narkobanya.
Namun, hubungan dengan Indonesia tetap hangat. Kedua negara bekerja sama dalam isu terorisme dan perdagangan. Menurut saya, pendekatan ini pragmatis, tapi berisiko mengisolasi Filipina dari sekutu tradisional.
Respons terhadap Pandemi COVID-19
Pada 2020, Duterte menghadapi pandemi. Ia menerapkan lockdown ketat dan program vaksinasi. Meski berhasil menekan kasus, ekonomi terpukul. Kritik muncul atas penanganan yang dianggap otoriter.
Kontroversi dan Kritik
Kontroversi mewarnai masa jabatan Duterte. Ucapannya sering kasar, seperti kutukan terhadap pemimpin dunia. Ia juga dituduh mendukung pembunuhan jurnalis dan aktivis. Pada 2021, ICC membuka investigasi atas perang narkoba.
Di sisi lain, pendukungnya melihat Duterte sebagai pahlawan yang membersihkan negara. Pendapat pakar dari Biography.com menyoroti rating persetujuan tinggi hingga 91% pada 2016.
Pasca Kepresidenan dan Penangkapan oleh ICC
Setelah pensiun pada 2022, Duterte kembali ke Davao. Pada 2025, ia terpilih lagi sebagai walikota, tapi tak bisa menjabat karena penangkapan. Pada 11 Maret 2025, Duterte ditangkap di Manila dan dipindah ke Den Haag untuk sidang ICC. Ia menjadi presiden Filipina pertama yang menghadapi pengadilan internasional.
Pada Januari 2026, Kamar Pra-Sidang ICC menyatakan Duterte layak disidang. Sidang konfirmasi tuduhan dijadwalkan 23-27 Februari 2026. Saat ini, putranya Sebastian “Baste” Duterte menjabat sebagai walikota sementara.
Menurut ICJ, penangkapan ini menandai tonggak keadilan. Opini pribadi saya: Proses ini penting untuk akuntabilitas, tapi bisa mempolarisasi masyarakat Filipina.
Warisan Rodrigo Duterte
Warisan Duterte campur aduk. Ia berhasil mengurangi tingkat kriminalitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ribuan korban perang narkoba meninggalkan luka mendalam. Keluarganya tetap berpengaruh, dengan Sara menghadapi pemakzulan.
Selain itu, gaya kepemimpinannya memengaruhi politisi muda. Pakar dari EBSCO menyebut Duterte sebagai figur yang mengubah lanskap politik Filipina.
Pendapat Pakar dan Opini Pribadi
Banyak pakar memuji ketegasan Duterte. Misalnya, dari Study.com, ia dilihat sebagai pemimpin yang kontroversial tapi efektif. Namun, organisasi seperti Amnesty International mengkritik pelanggaran HAM.
Saya berpendapat bahwa Duterte mewakili keinginan rakyat akan perubahan cepat. Tapi, demokrasi harus diutamakan. Di Asia Tenggara, pelajaran dari Duterte bisa membantu negara lain seperti Indonesia dalam menangani narkoba tanpa kekerasan berlebih.
Kesimpulannya, Rodrigo Duterte tetap menjadi topik hangat. Perjalanannya dari walikota hingga tahanan ICC menunjukkan betapa dinamis politik bisa menjadi. Bagi pembaca yang tertarik, pantau terus perkembangan sidang ICC untuk update terbaru.